Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama dengan Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen DPR RI, foto : Arief/hr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar akan mendukung dan memberi bantuan dalam bentuk apapun atas usaha dari Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI (P3S) dalam mempertahankan organisasinya, sejauh hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada.

Indra menjelaskan, pengurus dan anggota P3S merupakan orang-orang yang pernah berkarya dan berkiprah di lingkungan DPR atau Kesetjenan DPR ini. Jasa mereka yang telah diberikan selama menjadi pegawai di Setjen dan Badan Keahlian DPR harus dihargai. Sehingga, keinginan P3S untuk mempertahankan organisasi atau paguyuban pensiunan ini sudah selayaknya harus didukung.

“Jadi berkaitan dengan keinginan bapak ibu P3S itu nanti akan saya pelajari. Sejauh itu tidak melanggar hukum dan ketentuan kita akan tetap tentunya membantu mereka,” ungkapnya usai menerima pengurus (P3S) di ruang kerja Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Pertemuan tersebut beragendakan perkenalan P3S kepada Sekjen DPR RI, yang baru dilantik baru-baru ini. Selain itu, dalam pertemuan itu P3S juga menyampaikan gagasan untuk menjadikan kepengurusan ruang serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI di bawah pengelolaan P3S.

Perlu diketahui, saat ini pengelolaan ruang serbaguna Masjid Baiturrahman masih dilakukan oleh panitia masjid atau yayasan masjid. Pembangunan masjid ini pun dahulu tidak memakai dana APBN melainkan dana urunan atau kolektif dari seluruh pihak, sehingga akhirnya diserahkan ke negara, karena berada pada aset negara.

Namun, P3S mendapatkan kabar bahwa nantinya pengelolaan tersebut akan diambil alih oleh pihak Korpri dan Koperasi DPR RI. Sehingga, P3S yang dahulu pernah turut andil dalam pembangunan masjid tersebut menginginkan pengelolaan gedung serbagunanya dikelola oleh P3S.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR RI Indra Iskandar akan membicarakannya dengan pihak Korpri dan Koperasi DPR RI agar dapat menemukan solusi yang baik bagi seluruh pihak.

“Ya nanti tentunya dengan teman-teman di Korpri dan Koperasi saya juga perlu bicara, dan kita cari jalan keluarnya yang paling baik. Win-win solution lah. Nanti supaya Korpri dan Koperasi tetap bisa memahami masalahnya, dan kegiatan pensiunan ini juga bisa memahami menyangkut aturan. Tapi prinsipnya pasti kita cari win-win solution,” katanya.

Indra sendiri memandang P3S ini tidak hanya organisasi pensiunan pegawai Setjen dan BK DPR RI saja, melainkan mereka adalah kumpulan orang-orang yang pernah merintis program kerja yang ada di Kesetjenan DPR RI dengan penuh rasa semangat, yang tentunya banyak ilmu dan pengalaman yang dapat dijadikan acuan dalam bekerja.

“Karena di dalam pelayanan kepada pimpinan dan anggota parlemen kita ini, itu ada hal-hal yang sudah diatur oleh aturan, dan ada hal-hal yang memang perlu suatu kebijakan. Nah saya kira semangat dari P3S ini mereka yang pernah memberikan kontribusinya, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita petik untuk mencari solusi-solusi dan sesuatu yang kadang tidak diatur di dalam peraturan,” paparnya.

Indra pun berharap, organisasi P3S ini dapat terus menjadi wadah silaturahmi bagi para pensiunan DPR RI. “Saya tetap berharap ini menjadi suatu wadah bagi para pensiunan yang nantinya semua juga akan pensiun, sehingga ada wadah untuk saling bersilaturahmi pada saat memasuki usia pensiun. Tetap ini dijadikan wadah bersilaturahmi untuk keluarga besar Kesetjenan DPR,” ucapnya.

Sementara itu, pengurus P3S Slamet Sutarsono mengharapkan P3S ini dapat memiliki suatu kegiatan dalam mengelola gedung serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI. Mengingat saat ini Dharma Wanita sendiri telah memiliki Kantin Risanti, Koperasi dan Korpri pun sudah memiliki banyak kegiatan, maka tidak menuntut kemungkinan jika P3S juga bisa memiliki pengelolaan atas gedung serbaguna masjid tersebut.

“Agar P3S ini bisa mempunyai kegiatan dan usaha yang tidak membebani dinas, paling tidak demikian. Untuk itu, karena memang kegiatan ini P3S memerlukan banyak dana, karena P3S ini kan anggootanya sudah hampir 600 orang, yang harus kita biayai. Paling tidak P3S ini bisa membiayai, misalnya santunan untuk yang meninggal, sakit, dan lainnya. P3S harus punya suatu usaha mandiri agar tidak membebani dinas,” tutupnya. (ndy/sf)